BAKN Dorong Monitoring Pupuk Subsidi

14-02-2025 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, saat bertukar cenderamata usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) BAKN DPR RI ke Banda Aceh, Kamis (13/02/2025). Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menegaskan pentingnya sistem monitoring pupuk subsidi yang menjangkau hingga petani. Ia menyoroti perlunya pengawasan dari hulu ke hilir untuk memastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran.

 

"Kita mendorong, agar untuk distributor pupuk ini, dari hulu ke hilir ini, ada sistem monitoring. Seperti tadi disampaikan, kalau sekarang itu Pupuk Indonesia bisa melakukan monitoring hanya sampai kepada distributor. Tetapi dari distributor ke petani, itu tidak bisa. Ini yang kita minta," kata Andreas Eddy Susetyo kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) BAKN DPR RI ke Banda Aceh, Kamis (13/02/2025).

 

Lebih lanjut, kata Andreas Eddy, membandingkan sistem yang diharapkan dengan penerapan teknologi MyPertamina yang digunakan dalam penyaluran subsidi bahan bakar. Menurutnya, sistem serupa perlu diterapkan agar distribusi pupuk subsidi dapat terpantau secara efektif.

 

"Seperti, istilah sistem monitoringnya sampai dengan petani, seperti PERTAMINA menerapkan subsidi untuk bensin perlite dan solar yaitu sistem MyPertamina. Kita lagi mengejarnya. Dengan demikian, pupuk subsidi ini bisa betul-betul menjadi tempat sasaran," ujarnya.

 

Selain itu juga, Dirinya menjelaskan peningkatan alokasi pupuk subsidi pada tahun 2025. “tahun 2025 ini, jumlahnya sudah di fix, meningkat dari 4,7 juta tahun lalu, itu sekarang menjadi 9,5 juta. Dari jumlahnya sudah ditambah. Walaupun, kebutuhan totalnya itu sekitar 14,5 juta. Tetapi, sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, maka diturunkan 9 juta. Sekarang, bagaimana itu memastikan agar tempat sasaran," bebernya.

 

Politisi Partai PDI-Perjuangan ini menegaskan bahwa pengawasan distribusi menjadi kunci agar pupuk subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Tak hanya itu, Andreas juga mendorong pemanfaatan data geospasial untuk menentukan kebutuhan pupuk secara lebih akurat berdasarkan kondisi tanah di masing-masing wilayah.

 

“Kemudian, yang juga kita dorong adalah pemanfaatan data geospasial. Sehingga, kebutuhan pupuk itu betul-betul juga memperhatikan kondisi tanah di masing-masing wilayah,” tegasnya.

 

Kendati demikian, Legislator Dapil Jawa Timur ini berharap agar langkah ini dapat meningkatkan efektivitas program pupuk subsidi. Serta, membantu petani meningkatkan hasil pertanian dan juga mendukung ketahanan pangan nasional.

 

"Bukan hanya luasan lahan, tetapi lahan itu komposisi arah tanahnya membutuhkan apa, sehingga dengan demikian dosis pemupukannya juga lebih tepat," tutupnya. (aas/aha)

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...